Langsung ke konten utama

Aplikasi SITANANG



DPR dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan DPR (Anggota dan Alat Kelengkapan DPR/AKD)  harus transparan. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya maupun kegiatannya berbasis teknologi informasi yaitu :
  • TV    Parlemen    sebagai    sarana    menginformasikan/mempublikasikan kegiatan DPR;
  • pengembagan web DPR  sebagai  sumber  informasi  masyarakat  tentang DPR;
  • pengembangan    sosial    media    sebagai    sarana    komunikasi    antara masyarakat dengan DPR.
  • pengembangan     berbagai     aplikasi     disesuaikan     dengan     tuntutan perkembangan teknologi informasi.

Secara umum aplikasi  Sitanang dapat didefinisikan sebagai  suatu perangkat lunak berbasis teknologi informasi yang merupakan suatu sistem terintegrasi yang mampu mendukung proses administrasi Tenaga Ahli,Staf Administrasi Anggota dan Staf Khusus Pimpinan Dewan agar informasi yang diperlukan oleh pengguna di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan Anggota DPR RI cepat dan akurat. Pengelolaan data tenaga ahli dan staff administrasi anggota mulai dari penyimpanan, pemantauan dan pelaporan data secara terpusat.

Maksud pengembangan aplikasi SITANANG ini adalah :

  • Pengelolaan  data Tenaga  Ahli,  Staf  Administrasi  Anggota  dan  Staf Khusus Pimpinan Dewan  agar  berbasis teknologi;
  • Terciptanya registrasi secara online
  • mewujudkan data Tenaga Ahli, Staf  Administrasi Anggota dan Staf Khusus Pimpinan Dewan yang mutakhir dan terintegrasi;
  • menyediakan informasi Tenaga Ahli,  Staf Administrasi Anggota dan Staf Khusus Pimpinan Dewan yang terpusat dan akurat;
  • Formulir  kelengkapan  Calon  Tenaga  Ahli, Staf Administrasi Anggota dan Staf Khusus Pimpinan Dewan dapat diunduh dari aplikasi 
Gambaran Proses Bisnis Aplikasi Sitanang

Permasalahan :
  1. Belum terintegrasinya aplikasi sitanang dengan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) sehingga menimbulkan perbedaan perhitungan besaran pajak
  2. Pembayaran honorarium dan pemotongan iuran BPJS masih dilakukan secara manual 
  3. Menurut kajian dari Busryo, pada prakteknya transpransi, akuntabilitas dan keadilan dalam proses rekrutmen tenaga ahli dan juga dalam penanganan aduan di BK kurang baik karena mekanisme rekruitmen tenaga ahli yang membuka ruang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. rekrutmen terbuka hanya berlaku bagi tenaga ahli yang ditempatkan.sistem perekrutan tenaga ahli profesional di DPR memang belum berjalan dengan baik, terbukti, yang direkrut biasanya adalah teman, keluarga, bahkan anak sendiri.
Sumber :
http://sp.beritasatu.com/home/kpk-temukan-permasalahan-terkait-sistem-di-dpr/46762
http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi-birokrasi-Quick-Win-Proposal-Pengembangan-Aplikasi-Sitanang-1503902722.pdf

Komentar