DPR dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan DPR (Anggota dan Alat Kelengkapan DPR/AKD) harus transparan. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya maupun kegiatannya berbasis teknologi informasi yaitu :
- TV Parlemen sebagai sarana menginformasikan/mempublikasikan kegiatan DPR;
- pengembagan web DPR sebagai sumber informasi masyarakat tentang DPR;
- pengembangan sosial media sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan DPR.
- pengembangan berbagai aplikasi disesuaikan dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi.
Secara umum aplikasi Sitanang dapat didefinisikan sebagai
suatu perangkat lunak berbasis teknologi informasi yang merupakan
suatu sistem terintegrasi yang mampu mendukung proses administrasi
Tenaga Ahli,Staf Administrasi Anggota dan Staf Khusus Pimpinan
Dewan agar informasi yang diperlukan
oleh pengguna di
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan Anggota DPR RI
cepat dan akurat. Pengelolaan data tenaga ahli dan staff administrasi anggota mulai dari penyimpanan, pemantauan dan pelaporan data secara terpusat.
Maksud pengembangan aplikasi SITANANG ini adalah :
- Pengelolaan data Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota dan Staf Khusus Pimpinan Dewan agar berbasis teknologi;
- Terciptanya registrasi secara online
- mewujudkan data Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota dan Staf Khusus Pimpinan Dewan yang mutakhir dan terintegrasi;
- menyediakan informasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota dan Staf Khusus Pimpinan Dewan yang terpusat dan akurat;
- Formulir kelengkapan Calon Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota dan Staf Khusus Pimpinan Dewan dapat diunduh dari aplikasi
Permasalahan :
- Belum terintegrasinya aplikasi sitanang dengan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) sehingga menimbulkan perbedaan perhitungan besaran pajak
- Pembayaran honorarium dan pemotongan iuran BPJS masih dilakukan secara manual
- Menurut kajian dari Busryo, pada prakteknya transpransi, akuntabilitas dan keadilan dalam proses rekrutmen tenaga ahli dan juga dalam penanganan aduan di BK kurang baik karena mekanisme rekruitmen tenaga ahli yang membuka ruang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. rekrutmen terbuka hanya berlaku bagi tenaga ahli yang ditempatkan.sistem perekrutan tenaga ahli profesional di DPR memang belum berjalan dengan baik, terbukti, yang direkrut biasanya adalah teman, keluarga, bahkan anak sendiri.
http://sp.beritasatu.com/home/kpk-temukan-permasalahan-terkait-sistem-di-dpr/46762
http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi-birokrasi-Quick-Win-Proposal-Pengembangan-Aplikasi-Sitanang-1503902722.pdf
Komentar
Posting Komentar